Usulan Pemilihan Gubernur Ditiadakan, Muhaimin Iskandar: Lelah dan Tidak Bekerja

TEMPO. Bersama, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung dihapuskan. Menurut Muhaimin, jabatan gubernur tidak harus dipilih melalui pemilihan umum.

“Jadi PKBNamun, disarankan agar pilkada hanya pilkada langsung, hanya pilpres, pilkada, dan pilkada kota. Pemilihan gubernur tidak lagi melelahkan,” kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2023.

Menurut Muhaimin, jabatan gubernur tidak terlalu fungsional dalam jaringan pemerintahan. Muhaimin mengatakan, dirinya memiliki banyak catatan penilaian untuk posisi tersebut.

Muhaimin Kritik Sistem Politik Era Reformasi

Muhaimin mengatakan, banyak hal yang perlu dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era reformasi. Misalnya, sistem politik yang pragmatis dan menghasilkan uang banyak menentukan perilaku elektoral.

Dengan sistem pemilu seperti itu, menurut Muhaimin, karir politik kader baru Nahdlatul Ulama atau NU akan menjadi madesu alias masa depan suram. Pasalnya, kader NU yang kini berada di posisi publik telah bergelut dengan sistem politik pragmatis tersebut.

“Jadi kader yang mau mencalonkan diri di legislatif sudah kami tekan dulu, karena modalnya kecil, dan popularitasnya juga rendah,” kata Muhaimin.

Cak Imin mencontohkan salah satu kader PKB bernama Cucun Ahmad Syamsurijal yang harus mengambil gelar doktor agar pemilihnya meningkat.

“Tujuan dokter ini adalah untuk meningkatkan pemilih. Elektabilitas itu mahal sekali untuk bersaing lho. Sekarang ini adalah sistem politik yang direformasi yang harus kita hargai sepenuhnya,” katanya. Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Wacana Pilkada Tidak Langsung: SBY Dihapus, Era Jokowi Lebih Banyak Lagi